KONSEL – PT. Asera Mineral Indonesia (Asmindo) tetap akan komitmen dengan apa yang sudah menjadi keputusan bersama dengan pemerintah dan masyarakat terkait jalan umum yang akan digunakan untuk jalan hauling. Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Amir Sahid Direktur PT. Asmindo saat gelar konfrensi pers dengan awak media yang bertempat di Desa Sonai, Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jum’at (23/04/21).
Dalam konfrensi pers tersebut Amir menjelaskan bahwa, Jalanan yang dilewati yang terdiri dari kurang lebih dari 31 desa tersebut akan dibenahi dulu sebelum digunakan. Baik yang ada pemukiman (Penduduk) maupun yang tidak ada.
“Untuk tahap awal kami akan memberikan konpensasi kepada masyarakat sebanyak Rp. 3 juta, itu di luar yang diberikan kepada mitra. Selain itu kami juga membuka diri untuk membantu masyarakat bila ada fasilitas-fasilitas umum yang akan diperbaiki,” kata Amir.
Terkait jalan umum yang akan dilalui , pihak PT. Asmindo sudah mengajukan ijin ke balai jalan.
“Sebelum menggunakan jalan umum tersebut, kami sudah mengajukan ijin ke balai jalan. Dan pihak balai jalan sudah memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, dan persyaratan tersebut sementara kami kerjakan,” jelasnya.
“Salah satu persyaratan yang diberikan oleh balai jalan yakni, membuat jalan sebelum aspal sepanjang 100 meter dengan pertimbangan kalau hujan kondisi mobil akan kotor. Untuk itu kami bangun juga kolam dan tower di ujung jalan untuk membersihkan kendaraan sebelum tiba di aspal dan sebelum melewati timbangan. Ditimbangan itu nantilah akan di lihat, kalau muatannya lebih maka akan diturunkan, dan jika timbangannya kurang akan ditambah. Dan muatan kendaraan itu akan ditutup terpal,” imbuhnya.
Pihak PT. Asmido juga membuka perwakilan di tiap-tiap kecamatan, baik eksternal maupun humas.
“Di tiap-tiap kecamatan kami buka perwakilan, baik eksternal maupun humas. Jadi bila ada keluhan dari masyarakat bisa langsung ke perwakilan-perwakilan yang ada di kecamatan,” terangnya.
“Sehubungan dengan kendaraan yang akan kami gunakan, kami akan prioritaskan kontrak dengan pihak desa dan kecamatan. Jadi kami tidak melakukan kontrak sebelum kontrak dengan desa-desa yang dilalui. Dan kendaraan nanti tidak bisa memuat melebihi 10 ton dan knalpot harus normal tidak boleh memakai knalpot bogar,” tambahnya.
“Jadi intinya kami tetap komitmen dengan apa yang sudah menjadi aturan dan apa yang sudah kami sepakati bersama masyarakat dan pemerintah,” tandasnya.
Pada kesempatan tersebut ia juga meminta kepada seluruh lapisan masyarakat dan ormas agar mengawal aktivitas PT. Asmindo.
“Saya minta dan berharap kepada seluruh lapisan masyarakat, baik dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun awak media untuk bersama-sama mengawal aktivitas PT. Asmindo,” pungkasnya.
Turut hadir dalam konfrensi pers tersebut Basran, Humas PT. Asmindo, Jefri Rembasa, S.T Ketua Poros Muda dan beberapa awak media.
