MEDIASULTRA.CO.ID I KOLAKA – Hadirnya Proyek Strategis Nasional (PSN) di dunia pertambangan Nikel di Kecamataan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyisahkan duka pilu bagi para petani padi.
Puluhan hektar sawah di Desa Lamedai Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka terendam banjir akibat intensitas curah hujan yang sangat tinggi, sedimen lumpur setinggi betis menutupi area pesawahan.
Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kolaka Raya melalui press relasenya mengungkapkan bahwa banjir yang menggenangi area persawahan masyarakat Desa Lamedai merupakan kejadian yang pertama kali terjadi sejak didirikannya PSN pembangunan Smelte di Kecamatan Pomalaa.
“Ini sejarah, pasalnya ini pertama kali terjadi banjir hingga menggenangi area persawahan masyarakat desa Lemedai. Puluhan hektar sawah terdampak banjir,” ucap Andri Ovianto. Senin, 10/11/2025.
Lanjutnya, kehadiran PSN seharunya memberikan dampak positif, khsusunya bagi petani bukan justru memberikan luka yang mendalam.
“Kami sangat mendukung investasi, kami tidak menolak hilirisasi. Tetapi pihak investor juga harus memberikan dampak yang positif kepada warga yang berada di sekitar lingkar PSN,” ungkapnya.
Menurut Andri sapaan akrabnya, sejak hadirnya PSN di Kabupaten Kolaka khususnya di bagian selatan, sejumlah area persawahan terkontaminasi lumpur berwarna merah yang diduga kuat berasal dari area pertambangan dan pembangunan smelter.
“Seminggu lalu air di sungai di Desa Oko-Oko berwarna merah akibat luapan tanah merah yang terbawah air hujan. Bahkan beberapa desa seperti Desa Lamoiko, Pewisoa Jaya mereka juga terkena dampak banjir. Ini menandakan bahwa kehadiran PSN justru membawah bencana bagi masyarakat yang berada di area lingkar PSN,” ketusnya.
Dirinya juga meminta agar pihak perusahan bisa memberikan solusi yang terbaik agar kejadian yang sama tidak terulang saat musim hujan tiba, sehingga masyarakat bisa nyaman.
“Sekarang musim hujan, jika tidak di antisipasi dengan cepat, banjir besar akan terulang kembali. PSN jangan melenggang di atas penderitaan yang dialami masyarakat. Bukti nyata harus diberikan pihak perushaan kepada masyarakat,” tutup Ketua JMSI Kolaka Raya, Andri Ovianto.
Laporan : Redaksi
