MEDIASULTRA.CO.ID I KENDARI – Serikat Buruh Indonesia Bersatu (SBIB) melalui Pimpinan Unit Kerja (PUK) BKM bersama manajemen PT BKM resmi memulai proses perumusan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, demokratis, dan berkeadilan.
Kegiatan perumusan PKB tersebut berlangsung selama tiga hari, yakni 12–14 November 2026, bertempat di Hotel Blitz, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Pembentukan PKB dinilai sebagai langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban pekerja maupun perusahaan. Selain itu, PKB diharapkan menjadi landasan bersama dalam menciptakan hubungan kerja yang profesional, transparan, serta saling menghormati.
Ketua SBIB Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konawe Utara, Ayub Soni Pratomo, menyampaikan bahwa proses perumusan PKB yang melibatkan SBIB PUK BKM dan manajemen PT BKM merupakan momentum penting dalam membangun kesepahaman antara pekerja dan perusahaan.
Menurutnya, PKB bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen hukum sekaligus kesepakatan bersama yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan hubungan kerja.
Sementara itu, Ketua SBIB PUK BKM, Herlin, S.Kom., mengatakan melalui proses perundingan bersama manajemen PT BKM, berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat dibahas secara terbuka dan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.
Ia mengungkapkan rasa bangga atas proses penyusunan PKB yang berjalan sesuai dengan harapan seluruh pihak.
“Ini menjadi kebanggaan bagi kami sebagai bagian dari SBIB Konawe Utara. Proses penyusunan PKB dapat berjalan dengan baik sesuai harapan bersama. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh karyawan PT BKM yang telah memberikan kepercayaan kepada sembilan orang tim perunding untuk bersama-sama merumuskan Perjanjian Kerja Bersama selama tiga hari, mulai tanggal 12 hingga 14,” ujarnya.
Dalam proses penyusunan tersebut, sejumlah aspek penting menjadi perhatian, di antaranya pengaturan upah dan kesejahteraan pekerja, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hak cuti, jam kerja, perlindungan tenaga kerja, hingga kepastian hubungan kerja.
SBIB PUK BKM berharap manajemen PT BKM dapat terus menunjukkan komitmen dan itikad baik selama proses perundingan berlangsung, sehingga PKB yang dihasilkan benar-benar mampu mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, khususnya dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh pekerja.
Dukungan terhadap proses pembentukan PKB juga disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Konawe Utara, H. M. Ali, S.Pd., M.Si. Ia menyampaikan bahwa dimulainya proses pembentukan PKB diharapkan dapat menciptakan hubungan industrial yang sehat, profesional, dan dilandasi semangat saling menghormati antara SBIB PUK BKM dan manajemen PT BKM.
Dengan adanya PKB, diharapkan hak dan kewajiban pekerja maupun perusahaan dapat diatur secara jelas, sehingga potensi perselisihan hubungan industrial dapat diminimalkan melalui mekanisme dialog dan musyawarah.
SBIB PUK BKM – Bersatu Memperjuangkan Hak dan Kesejahteraan Pekerja.
Laporan : Isma
