DaerahHukrimNews

Polda Sultra Ungkap Dugaan Pemalsuan Dokumen Tanah Eks Transmigrasi di Konsel, Empat Tersangka Ditetapkan

×

Polda Sultra Ungkap Dugaan Pemalsuan Dokumen Tanah Eks Transmigrasi di Konsel, Empat Tersangka Ditetapkan

Sebarkan artikel ini

MEDIASULTRA.CO.ID I KENDARI – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen pertanahan pada lahan eks transmigrasi di Desa Morini Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Kasubdit 2 Ditreskrimum Polda Sultra, Kompol Muh. Chairman Sumarlianto Akbar, S.I.K., Jumat (20/11/2026). Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka pada Cluster Pertama.

Kasus tersebut ditangani berdasarkan empat laporan polisi, masing-masing LP/B/129/III/2026 tertanggal 14 Maret 2026, LP/B/290/VI/2026 dan LP/B/292/VI/2026 tertanggal 26 Juni 2026, serta LP/B/380/VIII/2026 tertanggal 4 Agustus 2026.

Objek perkara mencakup sekitar 29 Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan Lurah Landono dan sekitar 18 Sertifikat Hak Milik (SHM) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Konawe Selatan. Dokumen tersebut berada di atas lahan seluas kurang lebih 23 hektare yang sebelumnya telah memiliki sertifikat hak milik sejak 1982.

Menurut Kompol Chairman, hasil penyidikan menemukan adanya penerbitan SKT di atas bidang tanah yang telah bersertifikat. Kondisi tersebut diduga menimbulkan tumpang tindih kepemilikan dan merugikan warga eks transmigrasi yang memiliki hak atas tanah tersebut.

“Hasil penyidikan menemukan penerbitan dokumen berupa SKT di atas bidang tanah yang sudah bersertifikat, sehingga menimbulkan tumpang tindih kepemilikan dan merugikan warga transmigrasi sebagai pemegang hak yang sah,” jelasnya.

Pada Cluster Pertama, penyidik menetapkan empat tersangka berinisial S, B alias LB, JH alias A, dan NB. Dari empat tersangka tersebut, dua orang telah dilakukan penahanan, sedangkan dua lainnya tidak ditahan dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan.

Kompol Chairman juga mengungkapkan bahwa salah satu tersangka berinisial S sebelumnya pernah menjabat sebagai Lurah Landono sebelum kemudian menjabat sebagai camat.

“S dulunya menjabat sebagai Lurah Landono sebelum menjadi camat,” ungkapnya.

Siapkan Pengembangan Cluster Kedua

Setelah mengungkap Cluster Pertama, Ditreskrimum Polda Sultra kini mempersiapkan pengembangan penyidikan melalui Cluster Kedua. Pengembangan tersebut diarahkan untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam proses penerbitan SKT, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, hingga dokumen yang diduga menjadi dasar penerbitan SHM baru pada 2022.

Dalam perkara ini, penyidik mengungkap dugaan modus operandi berupa pengklaiman bidang tanah milik warga eks transmigrasi yang telah memiliki SHM sejak 1982. Tanah tersebut kemudian diklaim kembali dengan mengajukan penerbitan SKT kepada pejabat kelurahan.

Dokumen yang diterbitkan selanjutnya diduga digunakan untuk mengklaim, mengalihkan, menjual tanah, hingga meminta ganti rugi kepada pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut.

“Modus operandi dilakukan dengan mengklaim bidang tanah milik warga eks transmigrasi yang telah memiliki SHM tahun 1982, kemudian mengajukan penerbitan SKT kepada pejabat kelurahan. Dokumen tersebut selanjutnya digunakan untuk mengklaim, mengalihkan, menjual tanah, atau meminta ganti rugi kepada pemilik yang sah,” tutur Kompol Chairman.

Penyidik juga mendalami peran sejumlah pihak dalam rangkaian dugaan perbuatan tersebut. Di antaranya pihak yang menerbitkan dokumen, pihak yang mengklaim tanah, pihak yang menggunakan dokumen untuk kepentingan transaksi maupun meminta ganti rugi, serta pihak yang turut menandatangani dokumen sebagai saksi batas.

Rangkaian perbuatan tersebut diduga menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara SHM yang diterbitkan pada 1982 dengan dokumen pertanahan yang muncul kemudian.

Polda Sultra menegaskan bahwa penanganan perkara ini tidak berhenti pada penetapan empat tersangka di Cluster Pertama. Penyidikan akan terus dikembangkan melalui Cluster Kedua guna mengungkap keseluruhan rangkaian peristiwa, termasuk pihak-pihak lain yang diduga terlibat maupun memperoleh keuntungan dari perkara tersebut.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Polda Sultra dalam menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat eks transmigrasi serta menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah di Kabupaten Konawe Selatan. *

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *