MEDIASULTRA.CO.ID I DEPOK – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan sertifikat elektronik bersama Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) di Kantor BSSN, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (12 Februari 2026). Sekretaris Daerah Sultra Asrun Lio mewakili Pemprov Sultra, sedangkan pihak BSSN diwakili oleh Kepala Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSSN Jonathan Gerhard Tarigan.
Terdapat 18 Pemerintah Daerah (Pemda).yang terdiri dari tiga Pemerintah Provinsi (Pemprov), termasuk Sultra, dan 15 pemerintah kabupaten/kota yang mengikuti penandatanganan kerja sama ini secara serentak. Salah satu kabupaten di Sultra yang turut bertandatangan adalah Kabupaten Buton Utara.
Sekda Sultra Asrun Lio mengatakan, langkah Sultra menjalin kerja sama dengan BSSN merupakan implementasi dari arahan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka yang menginginkan transformasi pemerintahan berbasis elektronik (e-Government).
“Seperti yang dikemukakan Bapak Gubernur bahwa transformasi birokrasi dan e-Government adalah langkah strategis yang tidak dapat ditunda. Kerja sama sertifikat elektronik dengan BSSN adalah upaya kita mewujudkan itu,” kata Sekda Asrun Lio.
Plt. Kadis Kominfo Sultra Andi Syahrir mengatakan, kerja sama dengan BSSN akan berdampak pada sistem elektronik pemerintahan yang lebih aman dan cepat, serta pelayanan administrasi menjadi lebih efisien.
“Ini awal tahun yang positif. Hal paling jelas dari kerja sama ini adalah persuratan tidak lagi menggunakan tanda tangan secara manual. Semua tanda tangan dilakukan secara elektronik dan terintegrasi dengan sistem BSSN, sehingga tidak mudah dipalsukan atau disalahgunakan,” jelasnya.
Andi Syahrir menambahkan, Pemprov Sultra juga telah mengadopsi sistem aplikasi persuratan digital yang dibangun oleh pemerintah pusat bernama SRIKANDI, yang digunakan bersama secara nasional mulai dari pemerintah daerah hingga kementerian dan lembaga. Aplikasi ini memungkinkan persuratan dilakukan tanpa kertas lagi, baik antar OPD, lintas kabupaten/kota, antar provinsi, maupun kementerian/lembaga.
Pihaknya menargetkan Maret nanti semua OPD lingkup Pemprov Sultra sudah menerapkan tanda tangan elektronik sekaligus aplikasi SRIKANDI secara paralel. Jika ini berjalan optimal, kata Andi Syahrir, maka indeks pemerintahan digital Sultra akan naik, digitalisasi pemerintahan dan reformasi birokrasi dapat terwujud.
“Kita mendorong agar kabupaten/kota di Sultra dapat menerapkan langkah serupa dengan menjalin kerja sama sertifikat elektronik dengan BSSN serta mengadopsi sistem SRIKANDI. Kami siap membantu memfasilitasi,” pungkasnya.
Laporan : A
