MEDIASULTRA.CO.ID I KONAWE – Bupati Konawe, Yusran Akbar, ST., resmi membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Pengawasan Program Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2025–2029 yang digelar di Aula Hotel Nugraha, Senin (29/9/25).
Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Konawe, Sekda Kab.Konawe, Ketua DPRD Kab.Konawe, pimpinan OPD lingkup Pemda Kab.konawe, Kepala BPS Kabupaten Konawe, Forkopimda, camat, kepala desa, lurah se-Kabupaten Konawe, serta Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Konawe.
Dalam sambutannya, Bupati Yusran menegaskan bahwa rapat koordinasi ini merupakan momentum penting untuk menyatukan langkah dan pemahaman dalam pelaksanaan serta pengawasan program strategis pemerintah daerah tahun 2025–2029. Ia menekankan bahwa desa dan kelurahan harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, sehingga pembangunan tidak hanya berfokus di perkotaan, tetapi juga menyebar merata hingga ke tingkat bawah.
Dengan jumlah 291 desa dan 57 kelurahan, Bupati berharap seluruh potensi yang ada dapat dikelola secara optimal agar lahir desa-desa mandiri yang mampu berdiri di atas kekuatan sumber daya lokal.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa program strategis daerah lima tahun ke depan akan diarahkan untuk memperkuat pembangunan desa sekaligus menata kota. Hal ini menjadi tantangan bersama yang membutuhkan kerja sama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, hingga aparat desa dan masyarakat.
Melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, serta pengelolaan keuangan desa yang transparan, Bupati optimistis ke depan desa-desa di Konawe akan tumbuh mandiri, tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dana transfer, dan benar-benar mewujudkan cita-cita Konawe Bersahaja.
“Pemerintah Kabupaten Konawe berkomitmen membangun dari desa dan menata kota secara terarah, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga menyentuh langsung masyarakat desa. Integrasi program melalui APBDes dan Dana Kelurahan adalah kunci agar hasilnya tepat sasaran,” ujar Bupati.
Rapat koordinasi ini juga menjadi wadah evaluasi dan sinkronisasi antarperangkat daerah dalam mengawal implementasi program strategis, termasuk dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas. Dengan demikian, seluruh pihak diharapkan mampu berkontribusi aktif sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan. (JM).
