MEDIASULTRA.CO.ID | KENDARI – Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Bae, mengimbau Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR), agar lebih intensif turun langsung ke daerah untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurut Ridwan, kepemimpinan daerah tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif dan koordinasi di balik meja. Kehadiran langsung seorang pemimpin di tengah masyarakat dinilai penting untuk mengetahui kondisi riil serta kebutuhan warga di berbagai wilayah.
Ia menilai, kunjungan lapangan perlu menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam memastikan kebijakan dan program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ridwan menyoroti masih adanya sejumlah daerah di Sultra yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah provinsi. Melalui kunjungan langsung, gubernur dapat melihat secara nyata berbagai persoalan, mulai dari kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, hingga masalah sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kalau gubernur turun langsung, tentu akan lebih mudah mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jangan berkunjung ke daerah hanya karena kegiatan keagamaan, hari jadi kabupaten, atau sekadar bertemu dengan bupati dan perangkatnya,” demikian inti pandangan Ridwan.
Selain mendorong kunjungan lapangan, Ridwan juga menyarankan agar Gubernur ASR memperkuat koordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Tenggara, termasuk jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, rapat koordinasi secara berkala diperlukan sebagai sarana bertukar informasi mengenai kebutuhan masyarakat, persoalan daerah, serta prioritas pembangunan di masing-masing kabupaten dan kota.
“Semestinya Gubernur ASR rutin menggelar rapat koordinasi dengan para bupati dan wali kota untuk saling bertukar informasi tentang kebutuhan masyarakat di daerah,” ujarnya.
Ridwan mengaku belum pernah mendengar adanya rapat koordinasi yang melibatkan seluruh bupati dan wali kota se-Sultra selama ASR menjabat sebagai gubernur dalam dua tahun terakhir.
Ia menyarankan agar forum koordinasi tersebut dilaksanakan setiap tiga bulan sekali atau setidaknya enam bulan sekali. Dengan pertemuan rutin, pemerintah provinsi diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perkembangan pembangunan dan persoalan yang dihadapi setiap daerah.
Forum tersebut, lanjutnya, juga dapat menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan, menetapkan program prioritas, serta menyelaraskan alokasi pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Ridwan menegaskan, koordinasi antarpemerintah daerah harus berjalan beriringan dengan pemantauan langsung di lapangan. Dengan begitu, aspirasi masyarakat tidak hanya menjadi bahan laporan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program yang tepat sasaran.
Dalam pandangannya, Ridwan turut mencontohkan pola kepemimpinan Presiden ke-2 RI, Soeharto, yang pada masa pemerintahannya kerap melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk berdialog dengan masyarakat.
Ia menilai, komunikasi langsung antara pemimpin dan rakyat merupakan salah satu cara untuk mengetahui persoalan yang belum sepenuhnya tergambar dalam laporan birokrasi. Meski demikian, pendekatan tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan, tantangan, dan tata kelola pemerintahan saat ini.
Bagi Ridwan, kehadiran seorang pemimpin di tengah masyarakat bukan sekadar agenda seremonial, melainkan kesempatan untuk menyerap aspirasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan pembangunan.
Karena itu, ia berharap Gubernur ASR lebih sering mengunjungi daerah-daerah di Sulawesi Tenggara dan berdialog langsung dengan masyarakat agar berbagai persoalan yang mereka hadapi dapat diketahui secara lebih mendalam.
“Saya berharap sekaligus mengimbau dan menyarankan kepada ASR agar turun langsung ke lapangan, mengunjungi daerah-daerah, serta bertemu dengan masyarakatnya,” tutup Ridwan Bae. Selasa (27/10/2026).
