MEDIASULTRA.CO.ID I KENDARI – Dugaan praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sulawesi Tenggara kembali mengemuka. Kali ini datang dari pernyataan keras Iyan, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) yang secara terbuka menantang Aparat Penegak Hukum (APH) dan insan pers untuk bersama-sama memberantas dan mengungkap jaringan mafia BBM yang diduga masih bebas beroperasi di wilayah tersebut.
Dalam pernyataannya, Iyan menilai praktik ilegal BBM di Sultra bukan lagi isu sembunyi-sembunyi, melainkan rahasia umum yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat kecil.
“Kami menantang APH dan pers untuk turun serius. Bongkar semua mafia BBM di Sulawesi Tenggara. Jangan tebang pilih. Jangan hanya pelaku kecil yang dikorbankan,” tegas Iyan, Jumat, 5 Februari 2026.
Mafia BBM: Terlihat, Tapi Seolah Tak Tersentuh
Menurut ASWIN, indikasi keberadaan mafia BBM dapat dilihat dari kelangkaan BBM bersubsidi yang berulang, antrean panjang di SPBU, hingga maraknya aktivitas penimbunan dan distribusi BBM menggunakan jeriken dan mobil modifikasi. Ironisnya, kondisi ini kerap terjadi tanpa kejelasan penindakan hukum yang transparan.
Di satu sisi, masyarakat dipaksa antre berjam-jam demi BBM subsidi, sementara di sisi lain, BBM justru diduga mengalir lancar ke sektor industri, pertambangan, hingga spekulan dengan harga jauh di atas ketentuan.
“Kalau tidak ada yang membekingi, mustahil praktik ini berjalan bertahun-tahun. Pertanyaannya: siapa yang bermain dan siapa yang membiarkan?” ujar Iyan.
Iyan menegaskan, ASWIN siap membuka data, laporan masyarakat, hingga temuan lapangan yang selama ini dikumpulkan, asal ada komitmen serius dari APH dan media untuk mengawal kasus sampai tuntas.
Ia juga menyoroti peran pers yang dinilai sangat strategis dalam membuka tabir kejahatan terorganisir, khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Pers jangan hanya rilis seremonial. Lakukan investigasi mendalam. Ikuti alur BBM dari SPBU sampai ke tangan penimbun dan penikmat besarnya,” katanya.
ASWIN menilai praktik mafia BBM bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan sosial dan ekonomi. Negara dirugikan, subsidi tidak tepat sasaran, dan masyarakat kecil menjadi korban paling nyata.
Petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil di Sultra disebut kerap kesulitan memperoleh BBM, sementara aktivitas ilegal justru berjalan lancar di banyak titik.
“Kalau ini terus dibiarkan, jangan heran kepercayaan publik pada hukum semakin runtuh,” tambah Iyan.
ASWIN mendesak APH untuk tidak berhenti pada operasi sesaat, tetapi membongkar jaringan dari hulu ke hilir, termasuk dugaan keterlibatan oknum yang memiliki kewenangan.
Iyan menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tantangan ini adalah bentuk keberpihakan pada rakyat.
“Kami tidak takut. Jika APH dan pers serius, ASWIN siap berada di garda depan. Mafia BBM harus dihentikan, bukan dilindungi.” tegasnya.
Laporan : Redaksi.
